MSE.ID, Bandar Lampung — Program Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar oleh Bawaslu memasuki tahapan seleksi peserta usai masa pendaftaran dibuka pada 1–7 Mei 2026. Seleksi dilakukan serentak di 15 kabupaten/kota di Lampung dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir, menjelaskan setelah penutupan pendaftaran, peserta akan mengikuti proses seleksi berupa wawancara maupun pengumpulan tulisan atau esai terkait kepemiluan dan demokrasi. Dari seluruh pendaftar, nantinya akan dipilih sebanyak 20 peserta dari masing-masing daerah untuk mengikuti rangkaian pembelajaran P2P.
“Seleksi ini bisa berbentuk wawancara atau peserta mengirim tulisan terkait kepemiluan dan demokrasi. Setelah itu baru ditentukan 20 orang peserta yang lolos,” ujarnya.
Setelah lolos seleksi, peserta akan mengikuti tahapan pembelajaran yang dikombinasikan antara metode tatap muka dan audiovisual. Dalam pembelajaran audiovisual, peserta akan diberikan materi video yang kemudian harus dianalisis melalui catatan kritis sebagai bentuk evaluasi keseriusan peserta mengikuti program.
Selain itu, peserta juga akan menjalani pre-test sebagai bagian dari penilaian. Absensi serta keaktifan selama pelatihan turut menjadi indikator dalam menentukan kelulusan dan penerimaan sertifikat pelatihan P2P.
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dijadwalkan berlangsung selama satu hari penuh. Sementara pembelajaran audiovisual dan tugas catatan kritis dilakukan secara daring dengan tenggat waktu tertentu.
“Peserta tidak hanya mendapat ilmu, tetapi juga sertifikat serta dukungan transport dan konsumsi selama pelatihan berlangsung,” tambah Hamid.
Dalam pelaksanaannya, pola pembelajaran P2P telah memiliki aturan baku. Namun, masing-masing kabupaten/kota diberikan ruang untuk berkreasi menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar peserta tidak merasa bosan selama mengikuti pelatihan.
Program P2P sendiri merupakan penyempurnaan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang telah berjalan sejak 2019. Melalui program ini, Bawaslu berharap dapat membentuk kader pengawas partisipatif yang aktif menyuarakan pendidikan demokrasi dan kepemiluan di masyarakat menjelang Pemilu 2029.
“Harapannya peserta tidak hanya selesai pelatihan lalu vakum, tetapi benar-benar bergerak melakukan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, nantinya juga akan dibentuk komunitas alumni P2P sebagai wadah koordinasi antar peserta dari berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Reporter : Euis Astrid Khofifah
Editor : Trian Dara Ega Febrina