Merayakan hari jadinya yang ke-68, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan pertemuan nasional bertajuk “Pekan Gerakan PKBI” di Jakarta pada 21 hingga 24 Januari 2026. Pertemuan strategis ini menjadi ajang konsolidasi besar bagi seluruh jajaran pengurus PKBI Nasional dan pelaksana PKBI dari 25 provinsi di Indonesia untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan organisasi.
Kegiatan ini merupakan langkah adaptif PKBI dalam menghadapi dinamika sosial dan kebijakan yang bergerak cepat. Tantangan seperti dampak politik global, keterbatasan anggaran pemerintah untuk klinik non-pemerintah, hingga adanya stigma terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi (SRHR) menjadi latar belakang utama penguatan visi organisasi.
Direktur Eksekutif PKBI Nasional, yang dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Program & Advokasi, Yudi Supriadi menegaskan pentingnya pertemuan ini.
“Pekan Gerakan ini adalah momentum krusial bagi PKBI untuk melakukan akselerasi strategi, terutama dalam penguatan advokasi berbasis data dan bukti. Kami berkomitmen memastikan layanan SRHR tetap ramah bagi remaja, perempuan, dan kelompok rentan, sembari memperkuat posisi tawar organisasi dalam menghadapi tantangan kebijakan nasional seperti implementasi Undang-Undang Kesehatan dan KUHP terbaru,” ujarnya.
Selama empat hari, para peserta yang terdiri dari Direktur Eksekutif Daerah (DED) dan tim teknis PKBI dari seluruh daerah di Indonesia fokus mendalami empat aspek strategis, di antaranya Strategi Komunikasi, Transformasi Kebijakan Publik, Resource Mobilization, serta Penguatan Organisasi.
Menanggapi hal ini, Direktur PKBI Daerah Kalimantan Barat, Sudiharisman menekankan pentingnya kemandirian finansial.
“Kami sangat mengapresiasi fokus pada Resource Mobilization dalam agenda kali ini. Bagi kami di Kalimantan Barat, tantangan penurunan dukungan donor internasional harus dijawab dengan kemandirian pendanaan melalui optimalisasi unit usaha sosial dan kemitraan strategis non-tradisional agar keberlanjutan program kesehatan masyarakat di daerah tetap terjaga,” jelasnya.
Selain diskusi teknis, kegiatan ini juga menghasilkan dokumen penting seperti Panduan Penjamin Mutu Layanan PKBI dan Kebijakan KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) 2026. Hal ini bertujuan untuk memastikan standarisasi layanan di seluruh Indonesia.
Direktur PKBI Daerah Bengkulu, Abdul Salim Ali Siregar menyampaikan harapannya agar hasil dari pertemuan ini dapat segera diimplementasikan.
“Harapan kami adalah terciptanya standardisasi kebijakan internal dan sistem pengawasan yang lebih solid di seluruh daerah. Dengan adanya panduan penjamin mutu yang seragam, kami di Bengkulu dapat memastikan bahwa setiap layanan klinik dan pendampingan komunitas tetap berkualitas tinggi serta memiliki mitigasi risiko yang baik,” pungkasnya.
Kegiatan yang dibuka dengan prosesi syukuran HUT PKBI ke-68 ini, ditutup dengan semangat kebersamaan melalui penggunaan pakaian khas daerah dari masing-masing provinsi, melambangkan kekuatan PKBI yang inklusif dan tersebar di seluruh nusantara. Dengan penguatan ini, PKBI optimis dapat terus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.
Penulis : Syifa Rahmadinny
Editor : Euis Astrid Khofifah