MSE.ID, Jakarta – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan Rapat Pleno Nasional dan Rapat Paripurna III Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung pada 29–30 Januari 2026 dan dilaksanakan secara hybrid, yakni di Kantor PKBI Pusat, Jakarta dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Tujuan Rapat Pleno Nasional, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan serta menetapkan anggaran dan operasionalisasi organisasi. Ketua Pengurus Nasional PKBI, Dr. Ichsan Malik, M.Si. dalam sambutannya menekankan bahwa pertemuan ini adalah momentum penting bagi PKBI untuk terus bangkit dan memperkuat peran kemanusiaannya.
“Forum ini adalah ruang bagi kita semua untuk melakukan evaluasi mendalam atas apa yang sudah kita capai, sekaligus merancang langkah-langkah taktis dalam operasionalisasi program kerja serta penetapan anggaran tahun 2026,” tegas Dr. Ichsan Malik saat membuka rangkaian persidangan.
Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan melalui profesionalisme SDM dan tata kelola yang transparan agar PKBI tetap menjadi pelopor dalam isu kesehatan reproduksi.
Agenda Pleno Nasional ini turut dihadiri oleh Pengurus Nasional, Ketua Pengurus Daerah, Pengurus Forum Remaja Nasional, Komisi Khusus Nominasi, Komisi Ahli, Direktur dan Wakil Direktur Eksekutif, Kepala Bidang serta para Direktur Eksekutif Daerah.
Acara ini mencakup serangkaian pembahasan teknis dan strategis yang meliputi evaluasi hasil akreditasi serta pengesahan kebijakan layanan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), serta penjaminan mutu.
Selain itu, dibahas pula draft mobilisasi sumber daya yang disinergikan dengan strategi komunikasi organisasi. Forum ini juga mengapresiasi laporan hasil pertemuan Forum Remaja nasional sekaligus merancang kesiapan menuju Musyawarah Nasional yang menjadi agenda besar mendatang.
Direktur Eksekutif Daerah (DED) PKBI Bengkulu, Abdul Salim Ali Siregar menyatakan bahwa hasil pleno ini merupakan instrumen penting bagi standarisasi kerja di PKBI Daerah.
“Hasil kesepakatan ini sangat krusial sebagai acuan bagi kami di daerah agar roda organisasi berjalan sejalan dengan visi nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, DED PKBI Kalimantan Barat, Sudiharisman meyakini penguatan tata kelola akan mempercepat respon daerah terhadap isu kesehatan reproduksi.
“Kami optimis penetapan operasionalisasi organisasi dalam forum ini dapat segera diadaptasi di daerah untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di wilayah masing-masing secara lebih efektif,” jelasnya.
Rapat Paripurna ini akan mengesahkan laporan hasil pleno dan hasil pengawasan terhadap kebijakan serta etika organisasi. Melalui pertemuan ini, PKBI berkomitmen memperkuat peran kemanusiaannya dalam mendukung hak kesehatan reproduksi di Indonesia secara berkelanjutan.
Reporter : Syifa Rahmadinny
Editor : Euis Astrid Khofifah