Sekretariat Bersama (Sekber) organisasi media siber di Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah peluncuran portal pengaduan bertajuk “Lapor Sekber”, sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Inisiatif ini disampaikan Ketua Harian Sekber Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung, Fajar Arifin, dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar oleh Sekber SMSI, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari deklarasi Sekber yang sebelumnya dilaksanakan pada 1 Mei 2026 di sekretariat bersama di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung.
Fajar menjelaskan, portal “Lapor Sekber” saat ini masih dalam tahap finalisasi. Nantinya, masyarakat dapat memanfaatkan platform tersebut untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari indikasi keracunan makanan hingga praktik yang tidak sesuai ketentuan.
“Portal ini kami siapkan sebagai ruang partisipasi publik. Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan terkait apa pun, termasuk pelaksanaan program MBG,” ujarnya.
Selain melalui portal daring, Sekber juga menyediakan layanan hotline 24 jam di nomor 0811-7900-1001 guna mempermudah akses pengaduan.
Sebagai bentuk komitmen, Sekber menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk turut serta dalam mengawal penggunaan anggaran negara.
“Kami memastikan identitas pelapor akan terlindungi, sehingga masyarakat tidak ragu untuk ikut mengawasi agar program berjalan jujur dan tepat sasaran,” tambah Fajar.
Dalam sarasehan tersebut, sejumlah narasumber turut memaparkan perkembangan program prioritas di Lampung. Kepala Bapenda Lampung yang juga Kepala Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa Lampung menjadi salah satu daerah dengan capaian pembentukan dapur MBG tertinggi secara nasional.
Saat ini, tercatat lebih dari 1.150 dapur MBG telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang. Capaian ini merupakan hasil percepatan pelaksanaan sejak awal 2025.
Meski demikian, Saipul mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait distribusi makanan yang belum sepenuhnya sesuai standar operasional prosedur. Beberapa kasus keracunan disebut terjadi akibat keterlambatan distribusi maupun proses pengolahan yang tidak memenuhi ketentuan.
Dari sisi dukungan lintas sektor, Asisten Intelijen Kodam XXI/Radin Inten, Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono, menyampaikan bahwa TNI turut berperan dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk MBG, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan jembatan di daerah.
Sementara itu, Polda Lampung menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah. Kasubbid Penmas Polda Lampung, Kompol Andri Yulianto, menyebut bahwa iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kondisi keamanan yang kondusif.
Sarasehan ini juga dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi kepemudaan, organisasi profesi, akademisi, hingga aktivis. Forum berlangsung dinamis dengan diskusi lintas sektor yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Lampung, Barusman, mengapresiasi langkah Sekber yang dinilai sebagai terobosan positif dalam mendorong transparansi dan pengawasan publik.
“Harapannya, berbagai inisiatif yang dilakukan Sekber dapat terus berlanjut demi kemajuan Lampung yang lebih baik,” ujarnya.