Perkembangan teknologi digital mendorong dunia pendidikan di Lampung untuk terus berbenah. Literasi digital kini menjadi kebutuhan mendasar, bukan hanya soal kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan memahami, memilah, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
Dari sisi pemerintah, persoalan literasi digital masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Anggota Dinas Pendidikan, Agung Tanjung, menilai kemampuan anak-anak dalam menggunakan teknologi masih sebatas penggunaan dasar.
“Anak-anak kita sebenarnya sangat pintar pakai HP, tapi itu baru kulitnya. Mereka belum tahu cara memanfaatkan internet untuk belajar, bahkan banyak yang belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoaks,” jelasnya.
Selain itu, kesenjangan akses juga masih menjadi persoalan. Perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok membuat tidak semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi.
Menurut Agung, tantangan terbesar pendidikan saat ini bukan lagi sekadar penyediaan fasilitas, melainkan kesiapan guru dalam mengikuti perkembangan teknologi.
“Sekarang anak-anak belajarnya cepat sekali kalau urusan HP, sementara guru dan kurikulum sering keteteran. Akibatnya, internet di sekolah hanya dipakai memindahkan tulisan dari buku ke layar, belum sampai mengubah cara berpikir anak,” jelasnya.
Ia juga menilai pembelajaran literasi digital di sekolah masih belum optimal karena lebih banyak berhenti pada teori.
“Anak-anak belum dibiasakan untuk mengecek langsung apakah sebuah informasi itu benar atau tidak,” tambahnya.
Di luar sekolah, peran masyarakat, terutama orang tua—menjadi bagian penting dalam pengawasan penggunaan teknologi. Agung menegaskan bahwa penguatan literasi digital tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah.
“Pemerintah menyiapkan fasilitas, sekolah membimbing cara belajar, orang tua mengawasi di rumah, dan masyarakat menciptakan lingkungan yang positif. Semua harus berjalan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi organisasi pemerhati informasi, persoalan hoaks masih menjadi tantangan serius. Koordinator wilayah organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Lampung, Yoga, menyebut literasi digital masyarakat memang mulai membaik, tetapi masih membutuhkan edukasi yang berkelanjutan.
“Selama masih ada masyarakat dan pelajar yang tidak bisa membedakan antara hoaks dan fakta, itu masih akan menjadi masalah serius,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu jenis hoaks yang sering ditemukan adalah false connection, yaitu peristiwa yang terjadi di suatu daerah tetapi dinarasikan seolah-olah terjadi di tempat lain.
Selain itu, kebiasaan masyarakat yang terlalu cepat membagikan informasi tanpa verifikasi juga menjadi masalah.
“Masyarakat terlalu cepat membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya,” pungkasnya.
Menurut Yoga, generasi muda memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan ini karena kedekatan mereka dengan teknologi.
“Harapannya, mereka dapat memutus mata rantai penyebaran hoaks,” harapnya.
Ia menambahkan, langkah sederhana seperti mengecek sumber informasi dan memperhatikan penggunaan kata-kata seperti “katanya” atau “diduga” dapat menjadi cara awal dalam mengenali hoaks.
Di sisi lain, komunitas literasi melihat perubahan pola membaca di masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Pengaruh media sosial membuat kebiasaan membaca tidak lagi dilakukan secara mendalam.
“Kadang orang hanya membaca slide pertama atau menonton sebentar, lalu menyimpulkan sendiri. Bahkan ada yang lebih percaya komentar dibandingkan sumber utama,” ungkap Rifa salah satu pegiat Komunitas Literasi Islam.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan literasi tidak hanya soal akses, tetapi juga soal kebiasaan dan cara memahami informasi.
Meski demikian, komunitas tetap berupaya mendorong minat baca melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi buku atau “book party”. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mulai kembali membangun kebiasaan membaca, meskipun dari hal kecil.
Namun, tantangan seperti rendahnya minat baca, keterbatasan akses buku, serta distraksi dari penggunaan ponsel masih menjadi hambatan yang harus dihadapi.
Melihat berbagai persoalan tersebut, kolaborasi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Pemerintah berperan dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas, sekolah membentuk pola pikir kritis siswa, komunitas memberikan edukasi di masyarakat, dan orang tua menjadi pengawas di lingkungan keluarga.
Ke depan, berbagai upaya terus didorong, mulai dari pelatihan guru, pemerataan akses teknologi, hingga edukasi literasi digital bagi masyarakat secara luas.
Pada akhirnya, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana seseorang memahami informasi dan bertanggung jawab atas apa yang ia terima dan sebarkan.
Penulis : Euis Astrid Khofifah
Editor : Trian Dara Ega Febrina