Dunia informasi yang kita nikmati hari ini tidak hadir begitu saja tanpa proses. Jauh sebelum era gawai dan media sosial yang serba cepat, pers telah melalui proses perjalanan panjang mulai dari perjuangan, sensor, hingga revolusi teknologi. Memahami sejarah pers bukan sekadar menoleh ke belakang, melainkan menghargai peran pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi dalam membentuk peradaban manusia.
1. Era Kuno
Dimulai dari era kuno, keinginan manusia untuk berbagi informasi telah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada masa Romawi Kuno, Julius Caesar memperkenalkan Acta Diurna pada tahun 59 SM sebagai media informasi publik. Media ini berbentuk papan pengumuman harian yang dipasang di ruang-ruang publik, berisi berbagai informasi penting seperti keputusan pemerintah, kemenangan dalam peperangan, serta agenda hiburan bagi masyarakat.
Meski masih sangat sederhana, Acta Diurna kerap dianggap sebagai bentuk awal surat kabar dalam sejarah. Memasuki revolusi gutenberg, menjadi titik balik terbesar dalam sejarah pers terjadi pada pertengahan abad ke-15, ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak dengan huruf logam yang dapat dipindah-pindahkan. Penemuan ini mengubah cara manusia memproduksi dan menyebarkan informasi.
Dampaknya sangat besar, hingga disebut terjadi ledakan literasi dunia. Informasi tidak lagi menjadi monopoli gereja atau kaum elit. Buku dan surat kabar mulai diproduksi secara massal, mendorong meningkatnya literasi serta melahirkan era Pencerahan di Eropa. Pers menjadi medium penting bagi pertukaran gagasan, kritik sosial, dan kesadaran publik.
Di Indonesia, sejarah pers tidak bisa dilepaskan dari perjuangan melawan kolonialisme. Pers awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial. Namun, para intelektual pribumi kemudian memanfaatkan pers sebagai alat perlawanan dan penyadaran masyarakat.
Tonggak penting lahir pada tahun 1907 melalui terbitnya Medan Prijaji, surat kabar yang dikelola, dicetak, dan diterbitkan oleh pribumi di bawah kepemimpinan Tirto Adhi Soerjo. Media ini menjadi wadah kritik terhadap ketidakadilan kolonial dan membangkitkan kesadaran politik rakyat. Tirto Adhi Soerjo pun dikenang sebagai Bapak Pers Nasional.
Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kebebasan pers mengalami pasang surut. Terutama di era Orde Baru, pemerintah menerapkan kontrol ketat melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Banyak media terpaksa membatasi ruang kritik agar terhindar dari penutupan media secara paksa.
Perjalanan pers nasional juga ditandai dengan lahirnya Hari Pers Nasional (HPN). Peringatan ini berakar dari berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946 di Surakarta, saat Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Penetapan ini menegaskan bahwa pers Indonesia lahir dari semangat perjuangan bangsa dan tumbuh bersama dinamika demokrasi nasional. Tidak hanya sebagai perayaan, HPN menjadi ruang evaluasi atas kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, serta tantangan yang dihadapi industri media.
Hingga tahun 2026, Hari Pers Nasional masih terus diperingati. Di tengah disrupsi digital, maraknya hoaks, dan krisis kepercayaan publik, HPN menjadi pengingat bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Reformasi 1998 menjadi tonggak penting bagi kebebasan pers di Indonesia. Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers serta menghapus praktik sensor dan pembredelan.
Sejak saat itu, pers berkembang pesat dalam berbagai platform, mulai dari media cetak, penyiaran, hingga media daring.
Memasuki era digital, pers kembali menghadapi tantangan besar. Kecepatan menjadi mata uang utama dalam penyebaran informasi, namun akurasi sering kali berada dalam taruhannya. Media sosial memungkinkan siapa pun menjadi penyebar berita melalui fenomena citizen journalism.
Di tengah banjir informasi dan maraknya disinformasi, peran jurnalisme profesional menjadi semakin krusial sebagai penjaga kebenaran. Verifikasi data, etika jurnalistik, dan kepercayaan publik menjadi fondasi utama agar pers tetap relevan.
Sejarah pers merupakan refleksi perjuangan panjang manusia dalam mencari dan menyampaikan kebenaran. Dari papan pengumuman di Romawi Kuno hingga transmisi data serba cepat di era digital, esensi pers tetap sama yakni menyuarakan yang tak terdengar dan mengedukasi masyarakat.
Di tengah perubahan zaman, menjaga kebebasan pers sekaligus meningkatkan tanggung jawab jurnalistik menjadi tantangan utama. Hingga 2026 dan seterusnya, pers diharapkan tetap berdiri sebagai pilar demokrasi yang kuat, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.
Penulis : Athira Irbah Izzetya
Editor : Euis Astrid Khofifah