MSE.ID, Bogor — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pengarahan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Senin (02/02/2026).
Dalam rapat ini mempertemukan ribuan pengambil kebijakan untuk menjadi tonggak krusial dalam memantapkan implementasi program kerja tahun 2026 berjalan demi mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
“Kita tidak punya waktu untuk berwacana. Rakyat menunggu hasil, dan hasil itu hanya bisa dicapai jika pusat dan daerah bergerak dalam satu komando yang jelas,” tegas Presiden.
Pada Rakornas 2026 yang disiarkan langsung di channel youtube Sekretariat Presiden ini menghasilkan 5 poin penting yang menjadi instruksi langsung Presiden, di antaranya:
1. Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Presiden menginstruksikan daerah untuk menghilangkan hambatan investasi yang bersifat birokratis.
“Pertumbuhan 8% bukan sekadar angka, itu adalah syarat kita menjadi negara maju. Saya minta Gubernur dan Bupati pastikan izin investasi keluar dalam hitungan hari, bukan bulan,” ujar Presiden.
2. Swasembada Pangan dan Energi sebagai Prioritas Mutlak
Presiden memerintahkan optimalisasi lahan pertanian di daerah dan percepatan konversi energi hijau.
“Tidak boleh ada satu jengkal tanah subur yang menganggur. Kita harus mandiri pangan. Saya juga instruksikan daerah mendukung penuh program biodiesel B50 agar kita tidak lagi bergantung pada energi impor,” kata beliau dalam pidatonya.
3. Efisiensi Anggaran: “Hentikan Kebocoran dan Seremonial”
Poin ketiga menekankan pada pengetatan belanja daerah. Presiden meminta inspektorat daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi ketat setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menginstruksikan agar anggaran dialihkan dari perjalanan dinas atau rapat seremonial yang tidak perlu ke pembangunan infrastruktur rakyat.
4. Hilirisasi Industri di Tingkat Daerah
Presiden ingin hilirisasi tidak hanya terjadi di kota besar, tapi juga di kabupaten/kota.
“Daerah harus punya nilai tambah. Jangan lagi kita kirim bahan mentah ke luar. Bangun pabrik pengolahan di daerah agar lapangan kerja tercipta untuk anak-anak muda di desa,” tambahnya.
5. Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Presiden memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan 100% di seluruh pelosok tanah air pada tahun 2026. Beliau meminta kepala daerah memastikan rantai pasok program ini melibatkan petani dan peternak lokal di daerah masing-masing.
Menanggapi instruksi tersebut, Penangung Jawab Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan komitmennya.
“Kami di Jakarta langsung mengunci anggaran untuk mendukung hilirisasi digital dan memastikan program makan bergizi tepat sasaran. Sinkronisasi data menjadi prioritas kami minggu ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyoroti poin efisiensi.
“Pesan Presiden sangat jelas mengenai efisiensi anggaran. Kami akan terus memangkas birokrasi melalui digitalisasi agar dana bisa langsung dirasakan petani dan pelaku UMKM di Banyuwangi,” tuturnya.
Rakornas 2026 ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara jajaran menteri dan perwakilan kepala daerah untuk memastikan integrasi program pembangunan antara pusat dan daerah berjalan tanpa hambatan sepanjang tahun 2026. Acara yang berlangsung selama satu hari penuh ini dihadiri oleh 38 Gubernur, 514 Bupati/Wali Kota, serta pimpinan DPRD dan jajaran Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Reporter : Awalludin Sultan Yusuf
Editor : Euis Astrid Khofifah