MSE.ID, Bengkulu – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Bengkulu menyelenggarakan Workshop Pencegahan dan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual (PPKES). Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Pleno Daerah yang dilaksanakan pada Rabu (29/7/2026) di Aula Perkumpulan yang beralamat di Padang Harapan Kota Bengkulu. Kegiatan yang didukung oleh KKI Warsi ini bertujuan memperkuat pemahaman pengurus, pelaksana program, dan pengurus cabang terhadap kebijakan PKBI dalam membangun lingkungan organisasi yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
Workshop diikuti oleh jajaran Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pelaksana Program, dan relawan remaja yang tergabung dalam Forum Remaja PKBI Bengkulu. Dalam paparannya, Ketua Pengurus Daerah PKBI Bengkulu yang menjadi narasumber, bapak Dr. Syaiful Anwar. AB.,SU, menyampaikan bahwa PKBI sebagai organisasi yang memperjuangkan hak kesehatan seksual dan reproduksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap individu yang terlibat di dalam organisasi memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi. “Pedoman ini menjadi komitmen bersama agar PKBI tetap menjadi ruang yang aman, menghormati martabat setiap individu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seluruh pengurus dan pelaksana program memiliki tanggung jawab untuk menerapkannya dalam setiap aktivitas organisasi,” ujarnya lebih lanjut.
Direktur Eksekutif PKBI Daerah Bengkulu, Abdul Salim Ali Siregar, menyampaikan bahwa substansi Pedoman Pencegahan dan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual (PPKES) yang merupakan mandat PKBI yang harus dijadikan acuan bersama di lingkungan PKBI. PKBI menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, baik di lingkungan kerja maupun dalam pelaksanaan program, ujarnya.
Peserta memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, pembentukan focal point di tingkat daerah, proses investigasi yang berperspektif korban, serta prinsip-prinsip penanganan yang mengedepankan kerahasiaan, keadilan, non-diskriminasi, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, transparansi, dan akuntabilitas. Workshop juga menekankan pentingnya pencegahan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kebijakan, serta evaluasi berkala terhadap implementasi pedoman di seluruh tingkatan organisasi.
Yuswandi, salah satu peserta dari Bengkulu Selatan berharap bahwa panduan ini tidak hanya menjadi dokumen kebijakan, tetapi harus dapat diimplementasikan disemua tingkatan PKBI mulai darin PKBI Daerah sampai ke PKBI Cabang yang ada di Bengkulu.
Sebagai tindak lanjut workshop, peserta menyepakati beberapa langkah strategis, antara lain penyusunan mekanisme penanganan kasus di tingkat daerah, penguatan peran focal point PPKES, pembaruan data relawan, peningkatan kualitas pelaporan program dari cabang, serta pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala menjelang Musyawarah Nasional PKBI.
Melalui workshop ini, PKBI Daerah Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya organisasi yang aman, profesional, inklusif, dan berperspektif hak asasi manusia. Implementasi Pedoman Pencegahan dan Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual diharapkan menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan program, sehingga seluruh pengurus, staf, relawan, mitra, dan penerima manfaat memperoleh ruang yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi.
Reporter : Syifa Rahmadinny
Editor : Trian Dara Ega Febrina